Ringkasan Kesimpulan TBH KKSK
Menindaklanjuti lambannya penyelesaian kewajiban para obligor yang sudah menandatangani Perjanjian PKPS (MSAA,MRNIA dan APU), Komite Kebijakan Sektor Keuangan telah membentuk Tim Kajian Hukum yang bertugas untuk memeriksa tingkat kepatuhan obligor terhadap perjanjian yang sudah mereka tanda tangani. Dalam kesimpulannya, KKSK berpendapat tak satupun obligor yang nyata-nyata patuh dan memenuhi kewajiban yang tertuang dalam PKPS masing-masing. Berikut intisari kesimpulan TBH KKSK:
Resume Kesimpulan Kajian
Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan
Kesimpulan TBH-KKKSK
Tampilkan postingan dengan label dokumen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dokumen. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 30 Januari 2010
PERUBAHAN JADWAL PEMBAYARAN BLBI KARENA PROTES IMF
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI (Bagian IV)
TULISAN ini masih merupakan sambungan dariringkasan pengumuman Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR tentang Bantuan Likuiditas BankIndonesia (BLBI), yang pada intinya mengungkapkan indikasi adanya penyimpangan dalam penyaluran BLBI,sehingga berakibat jumlahnya membengkak menjadi Rp 144,5 trilyun. Berikut lanjutan dari ringkasan latar belakang dan kronologi pengucuran BLBI, sampai pada perubahan jadwal pengembalian dana BLBI, yang ditentukan oleh Dana Moneter nternasional (IMF).
TULISAN ini masih merupakan sambungan dariringkasan pengumuman Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR tentang Bantuan Likuiditas BankIndonesia (BLBI), yang pada intinya mengungkapkan indikasi adanya penyimpangan dalam penyaluran BLBI,sehingga berakibat jumlahnya membengkak menjadi Rp 144,5 trilyun. Berikut lanjutan dari ringkasan latar belakang dan kronologi pengucuran BLBI, sampai pada perubahan jadwal pengembalian dana BLBI, yang ditentukan oleh Dana Moneter nternasional (IMF).
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI - 3
Empat hari setelah pelantikan, pemerintah memutuskan penerapan CBS tidak jadi. BI kembali menaikkan suku bunga SBI dan denda giro wajib minimum (GWM) Offered Rate (Jibor)-overnite-maupun bunga saldo debet menjadi sebesar 500 persen dari suku bunga Jibor overnite.
Hal ini dimaksudkan agar bank-bank tidak menggunakan saldo debet dan cepat mengembalikan BLBI yang telah diterimanya.
Pada saat itu juga diterbitkan PP Nomor 38 Tahun 1998, yang menetapkan bank-bank umum yang telah berdiri wajib menyesuaikan modal setornya menjadi Rp 1 trilyun per 1 Desember 1998. Pada 31 Desember 1998, modal setornya diubah lagi menjadi Rp 2 trilyun. Saat itu terjadi kenaikan bunga SBI menjadi 40 persen per tahun.
Selama Maret itu, BPPN juga menguasai manajemen perbankan yang memperoleh BLBI yang melampaui modal bank. Akibatnya, kendali perbankan berada di tangan BPPN. Pada tanggal 31 Maret 1998, pengalihan tagihan BI terhadap bank dalam penyehatan BPPN sesuai dengan persyaratan LoI.
Pada periode Maret itu, Subarjo Djojosoemarto dan Achwan diangkat sebagai Direktur BI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.
April 1998, mantan Menkeu Fuad Bawazier membekukan izin operasi (BBO) tujuh bank, yaitu Bank Kredit Asia, Bank Centris, Bank Deka, Bank Subentra, Bank Pelita, Bank Hokindo dan Bank Surya. Sedangkan tujuh bank lainnya, yaitu Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Umum Nasional, Bank Tiara Asia, Bank PDFCI, Bank Modern dan BankExim, diambil alih pengelolaannya (BTO) oleh BPPN. Diumumkan juga oleh Fuad Bawazier, 22 bank swasta dan 10 bank Pembangunan Daerah yang dimasukkan dalam pengawasan BPPN.
BI kembali menaikkan SBI berkisar antara 9,52 persen menjadi 16,67 persen. Pemerintah juga mengumumkan telah dipenuhinya semua deadline reformasi yang disepakati dengan IMF. Pengetatan likuiditas membuat rupiah menguat menjadi Rp 7.800/dolar AS. Inflasi meningkat dan neraca transaksi berjalan makin negatif. Saat itu, demonstrasi mahasiswa mulai merebak.
Sementara di BI, dua direktur BI Haryono dan Mukhlis Rasyid diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Achjar Iljas dan Dono Iskandar. Dengan penggantian ini anggota direksi di bawah era kepemimpinan J Soedradjad Djiwandono telah diberhentikan seluruhnya sebelum masa tugasnya berakhir.
Mereka digantikan oleh kepemimpinan Syahril Sabirin dengan direksinya antara lain Aulia Pohan, Miranda S Goeltom, Iwan R Prawiranata, Soebardjo Djojosoemarto, Achwan, Achjar Iljas dan Dono Iskandar.
Pemerintah juga mengeluarkan Keppres No 55 Tahun 1998 tentang Surat Utang, yang akan menjadi landasan hukum bagi penerbitan Surat Utang pemerintah. Keppres tersebut terbit atas usulan Menkeu Fuad Bawazier dalam suratnya tanggal 2 April 1998 bernomor S-245/MK/1998. (har)
Keterangan
BBO : Bank beku operasi.
Sumber : Laporan Panja BLBI Komisi IX DPR.
KOMPAS Senin, 13-03-2000. Halaman: 15
Hal ini dimaksudkan agar bank-bank tidak menggunakan saldo debet dan cepat mengembalikan BLBI yang telah diterimanya.
Pada saat itu juga diterbitkan PP Nomor 38 Tahun 1998, yang menetapkan bank-bank umum yang telah berdiri wajib menyesuaikan modal setornya menjadi Rp 1 trilyun per 1 Desember 1998. Pada 31 Desember 1998, modal setornya diubah lagi menjadi Rp 2 trilyun. Saat itu terjadi kenaikan bunga SBI menjadi 40 persen per tahun.
Selama Maret itu, BPPN juga menguasai manajemen perbankan yang memperoleh BLBI yang melampaui modal bank. Akibatnya, kendali perbankan berada di tangan BPPN. Pada tanggal 31 Maret 1998, pengalihan tagihan BI terhadap bank dalam penyehatan BPPN sesuai dengan persyaratan LoI.
Pada periode Maret itu, Subarjo Djojosoemarto dan Achwan diangkat sebagai Direktur BI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.
April 1998, mantan Menkeu Fuad Bawazier membekukan izin operasi (BBO) tujuh bank, yaitu Bank Kredit Asia, Bank Centris, Bank Deka, Bank Subentra, Bank Pelita, Bank Hokindo dan Bank Surya. Sedangkan tujuh bank lainnya, yaitu Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Umum Nasional, Bank Tiara Asia, Bank PDFCI, Bank Modern dan BankExim, diambil alih pengelolaannya (BTO) oleh BPPN. Diumumkan juga oleh Fuad Bawazier, 22 bank swasta dan 10 bank Pembangunan Daerah yang dimasukkan dalam pengawasan BPPN.
BI kembali menaikkan SBI berkisar antara 9,52 persen menjadi 16,67 persen. Pemerintah juga mengumumkan telah dipenuhinya semua deadline reformasi yang disepakati dengan IMF. Pengetatan likuiditas membuat rupiah menguat menjadi Rp 7.800/dolar AS. Inflasi meningkat dan neraca transaksi berjalan makin negatif. Saat itu, demonstrasi mahasiswa mulai merebak.
Sementara di BI, dua direktur BI Haryono dan Mukhlis Rasyid diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Achjar Iljas dan Dono Iskandar. Dengan penggantian ini anggota direksi di bawah era kepemimpinan J Soedradjad Djiwandono telah diberhentikan seluruhnya sebelum masa tugasnya berakhir.
Mereka digantikan oleh kepemimpinan Syahril Sabirin dengan direksinya antara lain Aulia Pohan, Miranda S Goeltom, Iwan R Prawiranata, Soebardjo Djojosoemarto, Achwan, Achjar Iljas dan Dono Iskandar.
Pemerintah juga mengeluarkan Keppres No 55 Tahun 1998 tentang Surat Utang, yang akan menjadi landasan hukum bagi penerbitan Surat Utang pemerintah. Keppres tersebut terbit atas usulan Menkeu Fuad Bawazier dalam suratnya tanggal 2 April 1998 bernomor S-245/MK/1998. (har)
Fasilitas Kredit terhadap Pihak Afiliasi Pada BBO No. | Nama Bank | Afiliasi | Jumlah |
1 | Bank Surya | Bambang Sutrisno, Wk Komisaris Utama | Rp. 1,7 Milyar |
2 | Bank pelita | Agus Anwar, Presdir Alfred Fransiscus, Direktur Treasury | Rp. 71,7 Milyar |
3 | Bank Istismarat | Anggota Dewan Komisaris dan Direksi | Rp. 243,7 Milyar |
4 | Bank Centris | Anggota Dewan Komisaris dan Direksi | Rp. 126,5 Milyar |
5 | Bank Subentra | Ongki Wanadjadi Wirasusanto, Dirut Roni Gandjar Wirahadi, Direktur RustamWirasusanto, Direktur Melia Suherman, Credit Group Head | Rp. 24,2 Milyar Rp. 194,4 Milyar |
6 | Bank Deka | Royanto Kurniawan, Dirut | Rp. 52,3 Milyar |
7 | Bank Hokindo | Sisdjiatmo, Dirut Hokianto, Direktur Hokiarto, Direktur | Rp. 259,1 Milyar |
Keterangan
BBO : Bank beku operasi.
Sumber : Laporan Panja BLBI Komisi IX DPR.
KOMPAS Senin, 13-03-2000. Halaman: 15
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI - 2
KRONOLOGI PENYALURAN BLBI
DENGAN BUNTUT PENYELEWENGAN
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI (Bagian III)
TULISAN pertama dan kedua dari ringkasan pengumuman Panitia Kerja DPR tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), berisikan indikasi ditemukannya penyimpangan dalam penyaluran BLBI. Berikut ini ringkasan lanjutan yang berisi latar belakang dan kronologi pengucuran BLBI, yang berbuntut pada penyelewengan itu.
PADA bulan Juli 1997, terjadi gejolak rupiah sebagai akibat ambruknya nilai mata uang baht Thailand, yang melahirkan (contagion effect-efek negatif yang merembes ke negara lain yang dianggap memiliki fondasi ekonomi yang sama rapuhnya).
DENGAN BUNTUT PENYELEWENGAN
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI (Bagian III)
TULISAN pertama dan kedua dari ringkasan pengumuman Panitia Kerja DPR tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), berisikan indikasi ditemukannya penyimpangan dalam penyaluran BLBI. Berikut ini ringkasan lanjutan yang berisi latar belakang dan kronologi pengucuran BLBI, yang berbuntut pada penyelewengan itu.
PADA bulan Juli 1997, terjadi gejolak rupiah sebagai akibat ambruknya nilai mata uang baht Thailand, yang melahirkan (contagion effect-efek negatif yang merembes ke negara lain yang dianggap memiliki fondasi ekonomi yang sama rapuhnya).
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI - 1
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI
KASUS BLBI LEBIH DAHSYAT
DARI SKANDAL BANK BALI
Ringkasan Pengumuman Panja BLBI (Bagian I)PANITIA Kerja Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah bekerja menjelajahi pengucuran BLBI. Hasilnya tergolong prima. Ternyata DPR bisa juga bekerja secara mendalam dan mengungkap jalur-jalur BLBI. Panja pun bagai sedang melakukan due diligence (pemeriksaan mendalam dan menyeluruh) tingkat nasional. Terdapatlah puluhan nama, yang secara langsung atau tak langsung, diduga telah memungkinkan penyelewengan BLBI itu terjadi.
Audit BPK Tahun 2000 - BLBI
Audit BPK Tahun 2000
Tentang Penyaluran dan Penggunaan BLBIAudit BPK Tahun 2000 merupakan salah satu tonggak penting pengungkapan penyelewengan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI. Berikut adalah intisari temuan tersebut:
SIARAN PERS BPK-RI TENTANG
HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BLBI
LATAR BELAKANG
Langganan:
Postingan (Atom)
